Jumat, 10 September 2021

DPRD Sintang Terima Penyampaian Raperda Pelaksanaan APBD Tahun 2019

22 Juli 2020

SINTANG, DN-  DPRD kabupaten Sintang menggelar Rapat paripurna ke-I masa persidangan II tahun 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Sintang, Selasa (21/07/2020).

Paripurna kali ini dalam rangka Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupten Sintang tahun anggran 2019 dan Rancangan KUA dan PPAS APBD kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, Serta Laporan Realisasi Anggaran Semester I Dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny didampingi wakilnya Jeffray Edward dan Heri Jambri. Paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah mewakili Bupati Sintang yang berhalangan hadir.

Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny mengatakan Rapat paripurna ini dilaksanakan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sintang mewujudkan tata kelola keuangan daerah, yang tertib administrasi dan taat peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019, dimana laporan dimaksud mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, “sehingga predikat dengan opini wajar tanpa pengecualian tetap dapat kita pertahankan,” ujar Ronny.

Laporan keuangan dimaksud disusun dengan landasan yuridis dan filosofis, pentaatan terhadap azaz-azaz pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta taat peraturan perundang-undangan.

“Tentunya dengan kebijakan keuangan melalui pengelolaan pendapatan daerah dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, yang lebih ditekankan guna peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah serta dengan menetapkan target dan realisasi pendapatan, yang pada tahun 2019 dengan pencapaian 93,63% (sembilan puluh tiga koma enam puluh tiga persen), sepatutnya kita apresiasi atas upaya dan strategis Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut,” ungkapnya.

Ronny menyampaikan bahwa pencapaian kebijakan umum pengelolaan belanja daerah, dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dimana masyarakat menuntut adanya pengelolaan keuangan publik yang transparan, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada value for money yang didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang efisien dan efektif, utamanya bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan stakeholder, yang sebesar-besarnya untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar serta profesionalisme kerja aparatur sipil negara, sepantasnya diberi penghargaan.

“Untuk menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 101 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan mencermati hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, dapat kita pahami bersama bahwa merupakan suatu kewajiban bagi DPRD untuk mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi kembali terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019,” pungkasnya. (LL)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x