Jumat, 10 September 2021

Jarot Sebut Kasus Impor Corona di Sintang Lebih Besar dari Transmisi Lokal

26 April 2021

FOTO: Bupati Sintang, Jarot Winarno

 

SINTANG, DN – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan kasus posotif corona di Sintang didominasi impor dari luar daerah. Pada minggu ketiga April 2021, Sintang mencetak rekor tertinggi kasus corona dengan 260 kasus positif. 236 dari kasus tersebut punya riwata perjalan pulangda ri Pontianak, Jakarta dan Singkawang.

“Kasus Impor dari luar daerah mendominasi, tranmisi lokal hanya 24 kasus saja,” ujar Jarot minggu 25 April 2021 kemarin.

Berdasarkan persentase penegakan prokes yang dilakukan di sejumlah warung kopi, dan pencegatan bus dan taxi yang membawa penumpang dari Pontianak ke Sintang, menunjukan porsi kasus impor lebih besar dibandingkan yang ditemukan di warung kopi.

“Bandingkan, kita melakuakn razia di tempat hiburan, warung kopi dan sebagainya, orang kita rapid antigen, positif ratenya hanya 1,3 persen saja,” ujarnya.

“Sekitar 1 dari 100 orang. Kemarin, kita melakukan pencegatan di terminal sungai ukoi, kita lakukan rapid antigen dari 119 orang, 3 kita temukan positif. Yang dalam kota saja, 1,3 persen saja. Sementara dari Pontianak hampir 3 persen. Artinya, yang bahaya impor kasus, yang datang dari luar,” beber Jarot.

Ia menegaskan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang, tidak pernah lengah dalam melakukan pencegahan dan penanganan virus corona. Namun, Jarot juga mengakui jika Satgas masih lemah dalam hal pencegahan kasus impor dari Pontianak.

Bahkan, Jarot membandingkan, upaya pencegahan kasus corona impor dari Malaysia lebih mudah, dibandingkan dari Pontianak. “Mencegah impor kasus dari Malaysia agak mudah, karena malayasia pun ketat, tidak boleh keluar dan masuk. Mau lewat jalan resmi mau jalan tikus, semuanya ndak bisa. Sehingga sejak peraturan ketat di Malaysia tersebut, jalan tikus jarang dipergunakan untuk keluar masuk. Tetapi dari Pontianak masuk ke sungai ukoi kita tidak bisa cegahnya,” ungkap Jarot.

Sintang, menurut Jarot tidak bisa menerapkan kebijakan wajib PCR negative corona bagi para pelaku perjalanan, seperti yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Kalbar bagi penumpang pesawat luar Kalbar. “Kita tidak punya mekanisme itu, kalau di Pontianak, enak, mendarat di supadio, harus bawa PCR negatif baru boleh masuk Pontianak.

Kalau kita kan kendaraan umum, jalan darat. Sehingga kita tidak bisa kontrol seluruh warga yang datang dari Pontianak itu, misalnya harus rapid antigen negative tidak bisa, kecuali yang di pesawat. Sudah kita terapkan,” ujarnya.
“Itu kelamahan kita, tidak bisa mencegah kasus impor. Sehingga ketika di dalam kabupaten sintang transmisi lokalnya sudah minim, tetapi banyak kasus yang datang dari Jakarta, Pontianak, Singkawang,” beber Jarot.(LL)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x