Jumat, 10 September 2021

Pemkab Sintang Gelar Rapat Membahas Rencana Demo Soal Tambang Emas

10 Agustus 2021

FOTO: Yustinus J saat pimpin rapat membahas langkah antisipasi terhadap rencana aksi demo masyarakat terhadap aktivitas pertambangan

 

SINTANG, DN – Wakil Bupati Sintang yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yustinus J memimpin jalannya rapat membahas langkah antisipasi terhadap rencana aksi demo masyarakat terhadap aktivitas PT. The Grand LJ Fullerton Successful di Langkau Kita Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang pada Selasa, 10 Agustus 2021.

Rapat dilaksanakan setelah Pemkab Sintang menerima surat pemberitahuan rencana aksi demo masyarakat Ringgas dan beberapa desa di Kecamatan Tempunak dan Sepauk yang menolak aktivitas pertambangan emas PT. The Grand LJ Fullerton Successful yang akan dilaksanakan pada Kamis, 12 Agustus 2021.

Yustinus J menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang bersama TNI dan Polri perlu mengambil langkah antisipasi untuk menyikapi surat pemberitahuan rencana aksi demo masyarakat Tempunak dan Sepauk di Desa Sekubang Kecamatan Sepauk tempat PT. The Grand LJ Fullerton Successful berkantor.

“dalam surat tersebut, masyarakat akan melakukan penutupan paksa aktivitas yang dilakukan oleh PT. The Grand LJ Fullerton Successful disana yang ditandai dengan penutupan kantor di Desa Sekubang. Pemkab Sintang memang tidak ada kewenangan dalam memberikan ijin pertambangan karena sudah berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia,” tegasnya.

“catatan yang penting adalah selama proses pengurusan ijin lingkungan, maka seluruh aktivitas perusahaan harus dihentikan. Kami sepakat akan melakukan mediasi di tingkat kabupaten nanti. Pemkab Sintang tidak ingin terjadi konflik sesama masyarakat. dan kami menghimbau agar masyarakat yang akan melakukan aksi demo agar tetap tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum,” tambahnya.

Kasat Intel Polres Sintang, AKP Hilman Malaini menjelaskan bahwa Polres Sintang juga sudah menerima surat pemberitahuan rencana aksi demo tersebut namun karena pandemi, maka Polres Sintang tidak akan memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

“kami melihat ada dua kubu disana, yang pro dengan aktivitas tambang dan kontra. Kami sudah mempelajari masalah ini, pihak perusahaan bilang sudah ada ijin, tetapi mereka tidak pernah menunjukan dokumen ijinnya. PT. The Grand LJ Fullerton Successful memang sudah mengerahkan alat beratnya dan memberikan CSR mereka dengan membuka akses jalan disana. Kami juga menemukan fakta, ada juga kelompok yang mendukung hadirnya perusahaan tambang disana. Saya juga akan turun langsung kesana,” terangnya.

“kami sudah  cek soal surat rencana demo ini ke masyarakat, masyarakat disana malah bingung dengan rencana demo tersebut. Koordinator demo juga kita tidak tahu siapa. Kami mendorong, Pemkab Sintang melakukan pertemuan dengan masyarakat yang menolak bersama pihak perusahaan. Kami tidak mau terjadi benturan antara aparat dengan masyarakat, bahkan temuan kami, ada potensi benturan antara masyarakat yang pro dengan yang kontra perusahaan. Besok tim kami akan turun ke lapangan dan melakukan pendekatan dengan masyarakat disana,” tambahnya.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Ricardo Winokan menjelaskan bahwa PT. The Grand LJ Fullerton Successful sudah mengantongi ijin lingkungan dan ijin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“ijin eksplorasi dulu dari Kabupaten Sintang, lalu kewenangan dicabut. Setelah itu, semua ijin diambil alih oleh provinsi. Ijin eksplorasi seluas 30 ribu hektar, lalu AMDAL hanya 222 hektar yang disetujui, dan IUP OP yang diperoleh hanya 25 ribu hektar. Namun memang sampai kami belum pernah lihat dokumen IUP OP tersebut, didalam IUP OP ini banyak klausul yang harus kita pelajari,” terangnya.

Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Erwin Simanjuntak menyampaikan kewenangan ijin pertambangan memang ada di Pemprov Kalbar. “saat pihak perusahaan mengurus perubahan ijin lingkungan, mereka belum boleh melakukan aktivitas dilapangan. Sampai sekarang, mereka sebenarnya tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Mereka melakukan kegiatan CSR juga belum boleh karena memang sedang mengurus ijin lingkungan. Disana juga ada aktivitas PETI, mungkin mereka yang terganggu dengan kedatangan perusahaan yang menolak aktivitas perushaan. Ada juga yang mendukung karena mereka  mendapatkan CSR dari perusahaan dan selama ini PETI tidak pernah memberikan kontribusi kepada pembangunan desa. Pihak perusahaan harus menghentikan seluruh aktivitas mereka selama proses pengurusan ijin perubahan lingkungan. Saat pengurusan perubahan ijin lingkungan, secara otomatis akan ada konsultasi publik termasuk bertemu yang kontra perusahaan,” tegasnya.

Sutrisno Daud, ST Kasubbag Pertambangan,  Lingkungan Hidup,  Energi dañ Air  Bagian Sumber Daya Aalam Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa pihak perusahaan pernah memberikan ultimatum kepada para penambang tradisional agar segera menghentikan kegiatan karena lokasi tambang emas merupakan wilayah yang masuk ke dalam areal ijin pertambangan pihak perusahaan. “setelah itu memang mulai terjadi gesekan. Banyak masyarakat mendukung dan menolak aktivitas perusahaan,” terangnya.

Hendry dari Pemerintah Kecamatan Sepauk menyampaikan pihak kecamatan sudah berulangkali melakukan dialog dengan perusahaan dan masyarakat disana. “kami sebenarnya sudah melakukan antisipasi atas potensi konflik kepentingan disana. Karena ada yang mendukung dan menolak kehadiran perusahaan,” tegasnya.(LL)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x