Jumat, 10 September 2021

Sekda Sintang Sebut Pengelolaan Barang Milik Daerah Bukan Tugas Sederhana

7 April 2021

FOTO : Sekda Sintang, Yosepha Hasnah

 

SINTANG, DN – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, membuka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Rabu, 7 April 2021.

Dia berharap pelaksanaan Pelatihan tersbeut  mampu memberikan pemahaman yang tepat dan terukur dalam pengelolaan barang milik daerah, khususnya terkait dengan pelaksanaan penilaian atau penaksiran barang milik daerah selain tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

“pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu tugas yang tidak sederhana. Mulai penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, penganggaran, pengadaan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan sampai dengan penghapusan dari daftar barang milik daerah adalah proses panjang yang melintasi tahun anggaran,” terangnya.

Sehingga dibutuhkan kecermatan, kesabaran dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Dia mengaku bangga dan berterimakasih atas kerja keras dan komitmen yang tinggi telah melaksanakan tugas dan kewajiban mengelola barang milik daerah yang berada pada SKPD.

“saya juga tahu, masih banyak yang belum sesuai dengan harapan peraturan, namun saya percaya dengan kerja keras dan komitmen kita bersama, pada saatnya nanti kita dapat mencapai tujuan pengelolaan barang milik daerah yang baik, efektif, efisien, berdayaguna dan akuntabel,” harapnya.

Pelatihan hari ini ia harapkan mampu memberikan solusi jangka pendek untuk penyelesaian beberapa persoalan yang tengah hadapi. Selama ini pemkab Sintang masih bergantung pada pihak lain.

“saya sangat setuju dan berharap Pemerintah Daerah mampu memiliki Pejabat Fungsional Penilai Barang Milik Daerah agar pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam rangka pencatatan, pemanfaatan dan pemindahtanganan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel,” harapnya.

“catatan saya untuk menjadi perhatian kita bersama dalam rangka pengelolaan barang milik daerah adalah Saya minta seluruh SKPD untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) baik rencana pengadaan maupun rencana pemeliharaan. Sebab mulai tahun anggaran 2021 ini, secara tegas dalam PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, RKBMD merupakan salah satu dasar penyusunan RKA SKPD. Sehingga kedepan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tidak akan bisa dilakukan apabila tidak diusulkan dalam RKBMD,” terang Yosepha Hasnah.

Proses penganggaran dan pengadaan barang milik daerah harus mempedomani ketentuan yang berlaku. Dia mengingatkan supaya tidak ada mark up terhadap pengadaan barang, baik kualitas maupun kuantitasnya.

“terkait Penggunaan barang milik daerah, saya minta agar digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, baik barang inventaris kantor maupun kendaraan dinas, buat surat penunjukan dan Berita Acara Serah Terima untuk penanggung jawab penggunaannya, yang paling penting harus selalu dipelihara dan laksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak dan lain sebagainya,” pungkasnya.(LL)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x