Jumat, 10 September 2021

Warga Tolak Aktivitas JAI, Ini Penjelasan Wabup Sintang

5 Agustus 2021

FOTO: Sudiyanto saat pimpin rapat bahas solusi penolakan masyarakat terhadap aktivitas JAI

 

SINTANG, DN – Pemerintah Kabupaten Sintang mengadakan rapat membahas dan mencari solusi atas persoalan penolakan warga Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak atas aktivitas Jemaah Ahmadyah Indonesia, yang di pimpim langsung oleh Wakil Bupati Sintang Sudiyanto di Ruang Kerja Wakil Bupati Sintang , pada Rabu, 04 Agustus 2021.

Rapat dilaksanakan untuk menindaklanjuti kunjungan kerja Wakil Bupati Sintang dan Forkopimda Kabupaten Sintang ke Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak pada 29 Juli 2021 yang lalu. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Porman Patuan Radot, Kasat Intel Polres Sintang, AKP Hilman Malaini, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Syarief Yasser Arafat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kusnidar, Kepala Staf Kodim (Kasdim) Sintang, Mayor Inf Amri Marpaung, Ketua MUI. Cabang Sintang H Ulwan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang H. Anuar Akhmad,  Kabag Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Sintang  Hartati, dan M. Mardiyanto Kepala Bidang Bina Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol.

Sudiyanto menyampaikan bahwa beberapa solusi yang perlu didiskusikan adalah pemindahan rumah ibadah milik jemaat ahmadyah dan  biayanya akan ditanggung oleh Pemkab Sintang.

“mereka memang minta perlindungan kepada Pemkab Sintang sebagai warga negara Indonesia. Pemindahan rumah ibadah merupakan solusi yang tepat dan tempat ibadah yang saat ini, bisa diberikan kepada umat Islam disitu. Kita terus membangun dialog dengan semua pihak, solusi yang kita miliki, bisa kita tawarkan kepada berbagai pihak. Kami menginginkan ada win win solution untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.

“saya minta Kesbangpol untuk terus melakukan komunikasi dengan kedua pihak, sebelum keputusan akhir kita ambil. Sampaikan kepada mereka solusi yang kita miliki. Sehingga nanti solusi dan keputusan yang kita ambil bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bangun komunikasi yang humanis dengan kedua pihak. Setelah itu, baru kita bertemu lagi untuk merumuskan keputusan tertulis. Saya ingin kita mengayomi semua pihak. Dan saya ingin persoalan ini tidak panjang, kita tidak bertele-tele dalam menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.

Sudiyanto juga menjelaskan bahwa Pemkab Sintang harus netral dan mendengarkan kedua belah pihak, lalu mengambil keputusan yang bijak dan tepat.

AKP Hilman Malaini menyampaikan pihaknya terus memantau kondisi di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak. “kita semua harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Kita hendaknya bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijak untuk menyelesaikan masalah ini.  Kami dari Kepolisian ingin memastikan jangan sampai terjadi tindak pidana, dan menjamin kondusivitas di tengah masyarakat,” tegasnya.

Mayor Inf Amri Marpaung menyarankan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang dan Kementerian Agama Kabupaten Sintang untuk untuk terus memperkuat pembinaan umat di Desa Balai Harapan. “disana perlu dilakukan penguatan pembinaan umat. Itu menurut saya. Dan TNI sangat mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan damai di Kabupaten Sintang,” ungkapnya.

H Ulwan menyampaikan dukunganya agar persoalan ini bisa dicarikan solusi yang baik untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam SKB tiga menteri, JAI tidak boleh menyebarkan ajarannya. Pihaknya sudah membentuk MUI kecamatan termasuk MUI Kecamatan Tempunak.

Hartati menyampaikan Pemkab Sintang perlu mengeluarkan aturan yang berisi boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat disana supaya memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat kedua pihak. Berdasarkan SKB 3 menteri, pemda hanya diberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan saja dan tidak boleh keluar dari SKB.

“Kabupaten Sintang ini pernah mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama 7 komponen  pada 18 Februari 2005 yakni Bupati Sintang, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian, Kodim, Kepala Kantor Departemen Agama, dan Ketua MUI. Isinya memang melarang aktivitas ahmadiyah. Tetapi berdasarkan SKB 3 menteri tahun 2008, kita tidak boleh melarang mereka,” tegasnya.(LL)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x