Selasa, 31 Januari 2023

Minta BBM Subsidi Tak Dijual di Atas HET

20 November 2022

Anggota DPRD Sintang, Ardi

 

SINTANG, DN – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menyoroti harga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Mereka meminta agar BBM subsidi tersebut tidak dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada pelaku usaha, karena dinilainya akan memberatkan bagi para pelaku usaha.

Hal tersebut disampaikan juru bicara (jubir) fraksi Gerindra, Ardi saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda  tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, kemarin.

“Jadi untuk BBM subsidi jenis solar ini agar kita pinta tidak dijual di atas HET kepada pelaku usaha agar tak memberatkan,” ucap Ardi.

Selain itu, kata Ardi fraksi Gerindra juga meminta agar dapat dilakukan penertiban terhadap kios-kios supaya tidak menjual BBM solar dengan harga yang terlalu tinggi kepada masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah.

“Kita ketahui bersama bahwa BBM  jenis solar ini seringkali terjadi kelangkaan, sekali pun ada tapi harganya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, kita meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan terkait permasalahan ini,” terangnya.

Terlebih beberapa waktu lalu, Aliansi Supir Angkutan Sintang (ASAS) kata Rudi mengeluhkan perihal ini ke DPRD Sintang terkait ketersediaan kuota, skala prioritas terhadap para supir umum, ekspedisi, material dan lain-lain.

“Jadi mereka minta jangan sampai SPBU ini hanya membagikan kuota minyak lebih banyak kepada pengantri. Namun utamakan sopir-sopir yang perlu skala prioritas,” tutupnya.

Menangapi pandangan umum fraksi Gerindra, Pemda Sintang memberikan hak jawab. Melalui Wakil Bupati (Wabup) Sintang, Melkianus mengatakan, berkaitan bahwa dengan penertiban SPBU dan kios yang menjual BBM solar, pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran BBM, semua itu merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  (BPH Migas) dan PT Pertamina.

“Semua itu sudah diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam ketentuan umum,” ucap Melkianus saat membacakan jawaban pandangan umum fraksi Gerindra.

Dikatakan Melkianus, bahwa pasal 21 ayat (3) dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengawasan jenis BBM tertentu dan BBM khusus permigasan. Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.

“Jadi berkenaan hal tersebut akan dilakukan kordinasi dengan BPH Migas dan PT. Pertamina maupun instansi terkait,” say (rilis)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x