Selasa, 31 Januari 2023

Miris Lihat Tanah Masyarakat Banyak Masuk dalam HGU Perusahaan

21 November 2022

Wakil DPRD Sintang, Heri Jambri

 

SINTANG, DN –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyesalkan, banyaknya tanah milik masyarakat di Bumi Senentang ini masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Padahal dijelaskan Heri Jambri, masyarakat yang tanahnya masuk dalam HGU itu sama sekali tidak mengetahui bahwa tanahnya dicatut. Bahkan mereka tidak pernah menyerahkan itu sama sekali.

“Ini yang kita sesalkan. Miris juga melihatnya, masyarakat mengakui tidak pernah menyerahkan tanahnya, tapi tiba-tiba masuk dalam HGU perusahaan. Kenapa itu bisa terjadi,” ujar Heri Jambri kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu.

Bahkan diceritakan Heri Jambri, ada yang lebih parah, dimana terdapat satu desa di Kabupaten Sintang masuk dalam HGU. Masyarakat di sana awalnya tidak mengetahui itu hingga belasan tahun lamanya.

“Desa yang saya maksud yakni Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir. Di sana merupakan tanah masyarakat, tapi tiba-tiba masuk HGU. Masyarakat di sana mengakui sama sekali tidak pernah menyerahkan tanahnya tersebut,” ucap Jambri.

Masyarakat baru mengetahui tanahnya itu masuk dalam HGU setelah Desa Batu Ampar mendapatkan program dari pemerintah untuk jaringan internet melalui tower mini. Saat itu masyarakat di sana mau menghibahkan tanahnya untuk mendirikan tower mini tersebut, tapi alangkah terkejutnya mereka, lahan yang akan dibangun tower mini itu masuk dalam HGU.

“Akhirnya pembagunan tower mini terhambat, dikarenakan masyarakat harus meminta izin dulu sama pihak perusahaan. Sebenrnya kalau dipikir secara logika itu tanah milik mereka, tapi malah mereka yang harus meminta izin. Ini sangat kita sesalkan,” tegasnya.

Dari masalah tower mini itulah, akhirnya terbongkar semua satu desa tersebut masuk dalam HGU. Yang lebih mirisnya, tanah tersebut sama sekali belum tergarap oleh pihak perusahaan, itu yang semakin membuat keanehan.

“Aneh juga kita memikirkannya, belum tergarap sudah masuk HGU. Satu desa itu pun masuk HGU ketahuan setelah warga di sana mau membuat sertifikat tanah. Dimana mereka tidak bisa,” terangnya.

Oleh karena itu, Jambri berharap tiga Raperda inisiatif DPRD dapat dijadikan Perda. Karena di dalam Raperda tersebut dapat melindungi hak-hak masyarakat.

” Tentu kita juga berharap kondisi seperti ini dapat dijadikan perhatian serius oleh Pemda Sintang,” tutupnya. (Dil)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x