Selasa, 31 Januari 2023

Niko: Kebijakan Pempus Naikan Upah Minimum Bentuk Kepedulian Terhadap Karyawan

21 November 2022

Anggota DPRD Sintang, Nikodemus

 

SINTANG, DN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nikodemus mengatakan, bahwa mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) terkait kenaikan upah minimum maksimal 10 persen yang akan berlaku 2023 mendatang.

“Pada intinya kita mendukung kebijakan tersebut. Karena sudah menjadi aturan yang dibuat oleh Pempus tentu harus dilaksanakan kewajibannya,” ujar Nikodemus kepada sejumlah wartawan, Senin 21 November 2022.

Hanya saja kata Nikodemus ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian. Contohnya dengan perusahaan-perusahan kecil seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki karyawan, bisa saja mereka tidak mampu untuk memenuhi kenaikan gaji tersebut karena pendapatan yang tak seberapa.

“Tentu itu patut menjadi pertimbangan juga. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang besar tentu wajib mereka melaksanakannya aturan kenaikan gaji yang telah ditetapkan itu,” bebernya.

Terlepas dari itu, kenaikan gaji tersebut, jelas politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para karyawan dengan kondisi yang ada saat ini.

“Aturan itu pasti untuk mensejahterakan karyawan. Sebab kita ketahui sendiri, apa-apa sudah naik, BBM, bahan pokok masyarakat sudah naik juga. Kalau tak dibarengi dengan gaji yang naik, pasti akan memberatkan karyawan,” terangnya.

Nikodemus pun juga menilai, dengan kenaikan maksimal 10 persen tersebut, dirasanya sudah cukup. Tinggal nanti bagaiman kebijakan dari pemilik perusahaan untuk menaikan gaji tersebut.

“Tinggal nanti pihak perusahaan yang mengambil kebijakan. Bisa saja naik tujuh persen atau berapa setelah ada negosiasi dengan para karyawan. Yang penting sesuai aturan maksimal 10 persen,” tutup Nikodemus.

Sebagaimana diketahui, bahwa aturan kenaikan gaji maksimal 10 persen tersebut sudah ditetapkan Pempus melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dengan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Peraturan tersebut telah diteken atau telah disepakati oleh Menaker, Ida Fauziyah pada 16 November 2022 lalu. (Dil)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x